Kepuasan terhadap Kinerja Bidang Hukum Pemerintahan Jokowi Turun, Korupsi Jadi Sorotan

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dalam penegakan hukum dan ekonomi menurun.

Peneliti Litbang Kompas, Andreas Yoga Prasetyo menuliskan, citra penegakan hukum pemerintah merosot 3,6 persen dari 61,9 persen pada Agustus 2023 lalu menjadi 58,3 persen pada Desember 2023.

“Untuk kinerja bidang hukum, misalnya, seluruh indikator tingkat kepuasan menurun,” tulis Andreas sebagaimana dikutip dari Kompas.id, Rabu (13/12/2023).

Menurut Andreas, publik banyak menyoroti kinerja pemerintah dalam pemberantasan suap dan jual beli kasus. Kepuasan pada indikator ini turun 4,9 persen. Kemudian, penuntasan penyelesaian kasus hukum turun 3,4 persen, dan kepuasan terhadap pemberantasan korupsi juga merosot 3 persen.

Sementara itu, tingkat aspirasi publik terhadap perekonomian pada Desember ini juga turun tipis dari 61,5 persen pada bulan Agustus menjadi 60,8 persen Desember.

Andreas menyebutkan, karena kepuasan publik pada bidang penegakan hukum dan perekonomian turun, maka kepuasan di bidang politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial menjadi tumpuan citra publik terhadap kinerja pemerintah.

Adapun kepuasan publik terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam) naik tipis, dari 79,3 persen pada Agustus lalu menjadi 80,2 persen pada Desember.

“Kinerja bidang polkam serta bidang kesejahteraan sosial menjadi yang paling banyak diapresiasi. Bidang polkam mendapat apresiasi tertinggi,” ujar Andreas.

Ia menjelaskan, kepuasan pada bidang polkam ini dipengaruhi bagaimana upaya pemerintah menjaga stabilitas di bidang politik.

Sementara itu, kepuasan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial juga meningkat dari 76,4 persen pada Agustus lalu menjadi 80,1 persen pada Desember 2023.

Adapun sejumlah persoalan hukum beberapa waktu belakangan memang menjadi sorotan. Berdasarkan catatan Kompas.com, pada kurun Agustus-Desember terdapat beberapa kasus hukum yang menjadi sorotan.

Selain kasus pengadaan menara BTS 4G di Kejaksaan Agung yang menyeret anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perhatian publik juga tersedot ke kasus dugaan Pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

SYL diduga memeras dengan ancaman akan memutasi dan terkait jual beli jabatan.

Selain itu, kasus Ketua KPK Firli Bahuri yang diberhentikan sementara juga menjadi sorotan. Firli kini diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi karena diduga memeras SYL, menerima suap, dan gratifikasi.

Secara keseluruhan, Survei Litbang Kompas memperlihatkan kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih tinggi.

Berdasarkan survei Kompas pada Desember 2023, 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

Namun, tingkat kepuasan ini sedikit turun dibandingkan dengan survei periode sebelumnya. Andreas mengungkapkan, ada 74,3 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintah pada Agustus 2023.

Adapun survei ini berlangsung pada 29 November-4 Desember 2023 secara tatap muka dan dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas.

Jajak pendapat ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode itu, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

sumber: https://nasional.kompas.com/read/2023/12/13/07522611/survei-litbang-kompas-kepuasan-terhadap-kinerja-bidang-hukum-pemerintahan?page=all.